ULAMA POLITIK DALAM SOROTAN

Hiruk piruk berita seputar masalah politik di tanah air mulai reda dengan berakhirnya pesta pemilu legislatif dan pilpres, yang ada hanya pergulatan para politikus terpilih dengan kursi empuknya di gedung kura kura Senayan, atau mereka yang berurusan dengan komisi pemberantasan korupsi  sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang selama ini dinikmati.

Namun semua itu masih menyisakan beberapa problem yang masih melekat pada masyarkat Indonesia, terutama bagi orang awam yang masih banyak berharap dengan para pemimpin pemimpin yang mereka pilih. Harapan untuk mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi dan kebebasan dan perlindungan serta jaminan keamanan dalam melaksanakan ajaran agamanya rupanya masih jauh dari harapan masyarakat. Harga yang terus melambung, ancaman kenaikan harga BBM masih menjadi momok yang mengerikan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam masalah jaminan mengkonsumsi barang halal baik makanan pokok atau obat obatan masih sangat jauh dari yang didambakan. Belum lagi undang undang ekonomi syariah dan peraturan peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Disnilah timbulnya sebuah pertanyaan? Kemana para politikus muslim? Bukankah mayoritas para pemegang kebijakan itu kaum muslimin? Apa lagi, tidak sedikit dari mereka adalah para kiyai atau para pemuda yang berlabel ustadz.

Menyikapi realita ini, masihkah para kiyai atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘alim ‘ulama itu perlu untuk turun gunung dalam politik praktis seperti yang selama ini dilakukan? Memang kalau dibahas dari berbagai sisi pertanyaan ini sulit untuk dijawab mengingat banyaknya plus minusnya. Akan tetapi perlu disadari bahwa sesuatu itu harus dimulai dari yang terpenting dari hal-hal yang penting.

Tugas para ulama

Ulama adalah mereka yang menjadi penerus para Nabi, mengajarkan dan mengarahkan umat terhadap tuntutan Allah dan RasulNya. Ilmu yang dimiliki oleh para Ulama harus didasari dengan rasa takut pada Allah SWT. Setiap petuah yang disampaikan harus sejalan dengan praktek sehari-harinya. Berdasarkan hadits Nabi, Ibnu Raslan menegaskan dalam Zubatnya bahwa :

“Setiap yang berilmu dan tidak menjalankan ilmunya maka akan disiksa sebelum penyembah berhala.

Sebagai penerus para Nabi, ulama dituntut untuk maksimal dalam menjalankan peran dan tugasnya. Disinilah para ulama dan dai dituntut mengerti akan tugas-tugasnya. Dalam literatur Islam kita mengenal Nabi sebagai penguasa, kadang juga Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai  mufti dan Nabi sebagai pembimbing serta dai.

Dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi berperan sebagai penguasa dan hakim setelah terbangunnya masyarakat Islami. Yaitu terdapat mayoritas masyarakat dalam  satu tempat yang memang benar benar siap untuk patuh dan tunduk terhadap ajaran Islam. Maka lahirlah piagam madinah sebagai bentuk proklamasi akan berdirinya negara atas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itulah beliau bertindak sebagai penguasa sekaligus hakim. Artinya; politik praktis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi sejak beliau yakin bahwa masyarakat benar benar siap untuk menerima hukum Islam dalam berbagai lini kehidupan (baca;Kafah).

Sejak saat itulah beliau memang menjadi politikus ulung (dalam arti yang sempit), beliau juga menggalang berbagai kekuatan baik secara militer maupun diplomasi, demi keberlangsungan dakwah Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW estafet kepemimpinan para ulama dipegang oleh para khulafa rashidun,dan berakhir dengan berakhirnya khalifah Hasan bin Ali. Beliau bersabda bahwa hal ini hanya berlangsung selama tiga puluh tahun seperti yang beliau sabdakan: “Khilafah sepeninggalku 30 tahun, kemudian menjadi kerajaan” (HR Ahmad).

Maka sejak berubahnya sistem kepemimpinan dalam Islam tersebut, tugas para ulama kembali seperti tugas Nabi di masa-masa awal Islam, menyadarkan masyarakat membimbing kejalan agama serta menasehati para penguasa (baca;politikus). Terbukti mayoritas ulama saat itu enggan terlibat dalam hiruk piruk politik dan perebutan kekuasaan. Hal ini dilakukan oleh para Sahabat Nabi dan keluarga beliau (Ahlu Bait).

Dari kalangan Ahlu Bait, pasca wafatnya Imam Husain, penerus beliau yaitu Imam Ali Zainal Abidin dan putranya Muhammad al-Bagir serta cucu beliau Imam Jafar Shadik menjauh dari urusan kekuasaan. Bahkan kita temukan kata kata beliau yang menyindir para ulama “para ulama itu pemegang amanah para Rasul selagi tidak bergaul dengan para penguasa”(baca;berpolitik).

Sedangkan dari kalangan Sahabat kita temukan seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya senantiasa menjauh dari masalah politik dan kekuasaan. Hal ini berlanjut hingga masa tabiin seperti Said bin Musayyib, Hasan al-Basri dan para Imam. Mereka hanya menyibukkan diri dengan menjelaskan hukum hukum Allah dan mengarahkan umat pada nilai nilai agama. Meski mereka juga melakukan komunikasi dengan para penguasa dalam rangka mengarahkan dan menasehati.

Arti politik

Begitulah para ulama sepanjang sejarah, tidak berebut kekuasaan seperti halnya para politisi, sebab bagaimanapun juga politik untuk saat ini tidak lepas dari kekuasaan. Berikut ini kami kutip beberapa pendapat tentang arti dan difinisi politik;

Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupunnonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dari sudut manapun yang namanya politik tetap berarti upaya untuk menguasai, sedangkan politik praktis untuk saat ini adalah mencalonkan diri atau mendukung calon calon tertentu secara terbuka. Maka tatkala para ulama sudah terjun kedunia politik praktis maka fungsi ulama serta haluannya akan mengarah pada kekuasaan. Sehingga akan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan para politikus yang sesungguhnya. Padahal belum tentu mereka mengerti dunia politik. Disinilah fatalnya, fungsi ulama yang seharusnya mengayomi semuanya maka akan terbatas pada aliansi tertentu, para polikuspun menganggap ulama bukan panutal lagi, akan tetapi mereka dianggap sebagai pesaing utama dan mengalang didalam meraih kekuasaan yang diharapkan. Akankah nasehat para ulama akan didengar oleh para penguasa? Akankah wibawa dan marwah sebagai ulama bisa dipertahankan? Dapat dibayangkan jika para ulama tidak dipercaya oleh para penguasa dan masyarakat. Mau kemana umat ini?

Kesimpulan

Kesimpulannya, jika ulama sudah terlibat dalam politik praktis maka eksistensi umat Islam diambang kehancuran sebab :

  1. Sudah tidak ada figur yang dapat dianggap memegang amanah.
  2. Para penguasa menganggap ulama sama dengan mereka, yaitu sama-sama berorientasi pada kekuasaan. Sehingga ulama hanya akan dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, atau dianggap sebagai pesaing utama.
  3. Kekosongan para murobbi, sebab para ulama telah sibuk dengan urusan politiknya.
  4. Generasi muda akan mengikuti jejak para pendahulunya, sehingga saat ini kita temukan betapa banyak putra kyai yang lebih sibuk dengan politik dibandingkan dengan mengurus pesantren dan madrasahnya. Ini adalah realita.
  5. Berpotensi menjadikan agama hanya sebagai alat untuk kepentingan sesaat. Ulama, pesantren, majelis taklim dan masjid serta musholla adalah simbol-simbol agama. Dan agama harus diatas semuanya, baik golongan, kelompok atau negara sekalipun.

Penutup.

Langkah utama dalam menghadapi realita ini mungkin bisa dilakukan dengan beberapa hal.

  1. Menanamkan kesadaran pada para ulama akan tuga suci sebagai penerus Nabi
  2. Berusaha mengembalikan jati diri para ulama itu sendiri
  3. Lebih banyak untuk mengkaji kembali nilai nilai tazkiah nufus dikalangan para ulama
  4. Pemahaman secara menyeluruh terhadap dakwah yang dilakukan dengan kembali membumikan fiqih dakwah yang rahmatan lilalamin.
  5. Menanamkan kesadaran kepada para politikus agar tidak menyeret para ulama kedalam dunia mereka. Mem beri pemahaman akan bahayanya seorang ulama disaat tenggelam dalam politik praktis.
sumber Gambar : visimuslim.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*